Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Hadapi Penuaan Penduduk, Kemenko PMK Dorong Transformasi Keluarga Inklusif dan Penguatan “Care Economy”

JAKARTA, SisiNegeri.com – Indonesia tengah menghadapi pergeseran demografi yang signifikan dengan memasuki fase Aging Population (penuaan penduduk).

Menyikapi hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong transformasi menuju keluarga inklusif serta penguatan ekosistem care economy (ekonomi perawatan) untuk menjamin pemenuhan hak lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, dalam Rapat Koordinasi Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Orang Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Acara yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) ini berlangsung di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Pendekatan Siklus Hidup dan Realitas Demografi

Dalam paparannya, Woro yang akrab disapa Lisa menekankan pentingnya pendekatan life course (siklus hidup). Pemenuhan hak, menurutnya, harus dilihat secara menyeluruh sejak dalam kandungan, usia dini, usia produktif, hingga lanjut usia.

“Keluarga harus diperkuat agar mampu memberikan pengasuhan dan perawatan, sementara lingkungan juga harus dibangun secara inklusif dan adaptif melalui penerapan universal design dan reasonable accommodation,” ujar Lisa, Jumat (9/10/2026).

Urgensi transformasi ini diperkuat oleh data demografi terkini. Pada tahun 2026, proporsi lansia di Indonesia telah mencapai 11,96 persen dan diproyeksikan melonjak hingga 19,9 persen pada 2045.

Fakta di lapangan menunjukkan sekitar 83 persen lansia bergantung secara finansial kepada keluarga, sementara akses terhadap jaminan pensiun masih sangat minim, yakni hanya berkisar di angka 12 persen.

Lebih dari separuh populasi lansia (sekitar 17,75 juta jiwa) juga berada pada kelompok kesejahteraan desil 1–5. Ditambah lagi, terdapat kesenjangan antara angka harapan hidup (75,5 tahun) dengan angka harapan hidup sehat (63,8 tahun).

“Ada rentang masa sakit sekitar 11,7 tahun yang perlu dipersiapkan dalam sistem perawatan kita. Situasi ini menunjukkan bahwa isu lansia bukan sekadar persoalan kesehatan atau kesejahteraan sosial semata, melainkan juga menyangkut ekonomi, pengasuhan, dan ketahanan keluarga,” jelas Lisa.

Lansia dan Disabilitas adalah Aset, Bukan Beban

Kemenko PMK menekankan perlunya perubahan paradigma yang mendasar. Lansia dan penyandang disabilitas harus diposisikan bukan sebagai “beban keluarga”, melainkan sebagai subjek dan aset bangsa yang memiliki hak, kapasitas, pilihan, serta kontribusi yang dapat terus dikembangkan.

Untuk mewujudkannya, pembangunan care economy menjadi kunci. Ekosistem ini diharapkan dapat mengalihkan beban perawatan agar tidak ditanggung oleh keluarga secara sepihak.

“Kita perlu membangun care economy yang memungkinkan keluarga (termasuk perempuan pekerja) tetap menjalankan fungsi pengasuhan tanpa kehilangan kesempatan untuk produktif, sekaligus memastikan lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan perawatan yang bermartabat,” tegas Lisa.

Ekosistem tersebut mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari pelatihan caregiver, dukungan psikososial, bantuan sosial, hingga pengembangan layanan home care, day care, dan respite care yang didukung oleh posyandu, layanan sosial, dan komunitas.

Empat Langkah Konkret Transformasi Kebijakan

Transformasi dari regulasi menuju realisasi nyata di lapangan membutuhkan sinergi lintas sektor. Dalam kesimpulan rapat, Kemenko Kumham Imipas merumuskan empat langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas:

1. Perubahan Perspektif Regulasi: Mengarahkan regulasi agar lebih berbasis hak dan terintegrasi hingga ke tingkat daerah.

2. Pemaduan Data Terpadu: Integrasi data antarinstansi (seperti DTSEN, BPS, SIKS-NG, dan Kemenkes) untuk memastikan intervensi tepat sasaran, berbasis data terpilah (disabilitas, usia, gender, status ekonomi), dan mencegah duplikasi anggaran.

3. Penguatan Kelembagaan: Pembentukan dan penguatan institusi di tingkat nasional maupun daerah, seperti Komnas/Komda Lansia serta Komisi Nasional/Daerah Disabilitas.

4. Implementasi dalam RAD: Perwujudan langkah-langkah tersebut dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan skema penganggaran yang inklusif.

Lisa menambahkan, sinergi ini harus menempatkan lansia dan penyandang disabilitas sebagai co-creator kebijakan, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga mendorong kemandirian dan partisipasi aktif mereka.

“Melindungi kelompok rentan bukan sekadar memenuhi mandat hukum, melainkan menjadi tolok ukur peradaban sebuah bangsa,” pungkas Lisa menutup paparannya.

Dengan dorongan transformasi ini, pemerintah berharap Indonesia dapat menghadapi tantangan aging population dengan kesiapan sistem yang matang, berkeadilan, dan bermartabat.

Sumber: Siaran Pers Kemenko PMK (10/10/2026)

Secret Link