Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Anggota DPRD Jatim, Lailatul Qodriyah.

Bencana Lahar Dingin Semeru Berulang, DPRD Jatim Desak Evaluasi Mitigasi dan Kepastian Relokasi Warga

SURABAYA, SisiNegeri.com – Berulangnya banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang memantik sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Pemerintah diminta tidak sekadar fokus pada penanganan tanggap darurat, melainkan wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi bencana yang ada.

Anggota DPRD Jatim, Lailatul Qodriyah, menegaskan bahwa ancaman banjir lahar dingin Semeru bukanlah peristiwa yang mengejutkan karena selalu berulang setiap musim hujan. Namun, masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana terus menjadi korban dan harus menghadapi risiko keselamatan serta kehilangan tempat tinggal.

“Ini peristiwa yang berulang setiap musim hujan, tetapi warga tetap jadi korban. Pertanyaannya, apa yang sudah dikerjakan pemerintah selama ini? Sabo dam, normalisasi sungai, dan sistem peringatan dini harus dievaluasi menyeluruh. Kalau infrastruktur penahan lahar tidak terawat atau sudah penuh sedimen, itu kelalaian, bukan musibah semata,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut, Jumat (6/11/2026).

Status Gunung Semeru Siaga (Level III)

Berdasarkan laporan pemantauan Badan Geologi per 2 November 2026, status Gunung Semeru masih bertahan di Level III (Siaga). Petugas merekam adanya getaran banjir lahar dingin selama 6 jam dengan amplitudo maksimum mencapai 65 milimeter akibat curah hujan tinggi di wilayah puncak.

Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi aliran lahar di sepanjang alur sungai yang berhulu di Semeru, seperti Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Masyarakat dan penambang pasir diminta mengosongkan zona bahaya hingga radius 13 kilometer dari puncak di Besuk Kobokan, serta area 500 meter dari tepi sungai.

Kepastian Relokasi dan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi

Menanggapi situasi ini, DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPBD untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, mulai dari pasokan makanan, air bersih, tempat bernaung yang layak, hingga pelayanan kesehatan.

Lebih dari itu, Lailatul meminta pemerintah memberikan langkah konkret terkait skema relokasi warga dari kawasan rawan bencana, agar tidak sekadar menjadi wacana berulang saat musibah terjadi.

“Relokasi warga di zona rawan juga tidak boleh terus ditunda. Warga berhak atas kepastian, bukan janji yang diulang tiap bencana. DPRD Jatim akan mengawal anggaran penanggulangan bencana dan meminta laporan terbuka tentang penggunaannya,” pungkas Lailatul.

Secret Link