JAKARTA, SisiNegeri.com — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) resmi memperketat tata kelola pengawasan industri keuangan syariah di Indonesia.
Terhitung mulai 1 Januari 2027, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan bank maupun non-bank wajib mengantongi sertifikat kualifikasi profesi resmi yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Kebijakan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) DSN MUI, KH M Cholil Nafis, dalam Ijtima’ Sanawi DPS ke-22 yang digelar di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Selasa (20/10/2026) hingga Rabu (21/10/2026) malam.
Menurut Kiai Cholil, kebijakan ini diambil untuk menjawab tantangan profesionalisme di sektor keuangan syariah sekaligus menyelaraskan standar kualifikasi dengan otoritas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selama ini, pemahaman dasar ilmu fikih muamalah yang dimiliki akademisi maupun ulama dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan kompetensi pengawasan industri yang terstandarisasi.
“Per 1 Januari mendatang, jika Bapak/Ibu sekalian tidak memiliki sertifikat kualifikasi profesi pengawasan dari LSP, maka perpanjangan atau kelanjutan tugas sebagai DPS tidak dapat diteruskan,” tegas Kiai Cholil.
Wakil Ketua Umum MUI ini menjelaskan, peran DPS saat ini tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi value creation dan pihak utama dalam manajemen risiko.
Karena itu, kualifikasi pengawas harus setara dengan standar industri agar mampu menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) secara komprehensif.
Sertifikasi profesi ini juga bertujuan memelihara muru’ah (kehormatan) para ulama saat berhadapan dengan dinamika audit industri serta pengawasan otoritas.
“DSN MUI adalah lembaga profesional di bawah naungan organisasi sosial. Siapa pun yang menjadi DPS, meskipun berlatar belakang tokoh ormas atau kiai, wajib mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikasi kompetensi resmi,” ujarnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menyebut tidak boleh lagi ada kecanggungan teknis, di mana ulama yang belum bersertifikasi disidang atau diuji oleh pihak yang belum memahami esensi fatwa secara utuh.
“Latar belakang ormas hanya pengantar, tetapi untuk lulus dan bertugas, syarat mutlaknya adalah profesionalisme,” tambahnya.
Melalui penerapan kewajiban sertifikasi per Januari 2027 ini, DSN MUI berharap seluruh DPS memiliki persepsi, kompetensi, dan independensi yang seragam dalam mengawal industri keuangan berbasis syariat di Indonesia.
Penulis: Redaksi SisiNegeri.com
Sumber: MUI Digital














Got a Questions?
Find us on Socials or Contact us and we’ll get back to you as soon as possible.